DJKPN baru berubah. 4-9 Kuningan - Jakarta Selatan 12950 Kontak Kami Phone: 021-5201590 Fax: 021-5201589/5223011 Email: itjen@kemkes. Kendaraan Dinas yang Hilang/Rusak Mengenai aturan kendaraan dinas, kami merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan. 2008 : Kepala Divisi Administrasi Kanwil Dep. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Inspektorat investigasi; c. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat. (2) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),. 2017. TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Inspektorat Daerah Pasal 4 Inspektorat Daerah mempunyai tugas: a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; b. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Komitmen kepala daerah sangat penting dan menentukan untuk mewujudkan optimalisasi fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena secara organisatoris inspektorat Propinsi, Kabupaten/Kota adalah lembaga perangkat daerah yang dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan bertanggungjawab kepada kepala daerah. to. Saat itu, fungsi pengawasan anggaran dilaksanakan oleh Thesauri Jenderal. Misi Inspektorat Utama dirumuskan dengan memperhatikan misi BPS 2015-2019 dan tugas, fungsi, dan kewenangan Inspektorat Utama. Berkat dan karunianya makalah yang berjudul “ Memahami Fungsi BPK, BPKP, dan Inspektorat di Pemerintahan Indonesia “ ini dapat ditulis. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan. FUNGSI Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 949, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH Dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, inspektorat mempunyai beberapa fungsi, antara lain: 1. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Bagan struktur inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota tipe A, tipe B, dan tipe C, tercantum dalam Tujuan - Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam menjalankan fungsi pengawasan pengelolaan keuangan desa, menganalisis penyebab. Inspektorat BSN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama. Beberapa hasil penting yang dapat dicapai Itjen dan berkotribusi terhadap perbaikan tata kelola KKP diantaranya: 1) menurunnya nilai temuanSusunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten LombokTengah; 1. koordinasi kegiatan Inspektorat Jenderal; b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi di lingkungan Itjen kepada publik;TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT JENDERAL KKP. Tugas & Fungsi. Inspektorat Kota Cirebon merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Cirebon. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Inspektorat mempunyai fungsi : Perumusan kebijakan bidang pengawasan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pengawasan. pelaksanaan penemuan fakta terhadap pengaduan masyarakat atau pegawai atasInspektorat Tipe A mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan/didelegasikan kepada Daerah. fungsi Itjen tahun 2020. Perbedaan Dasar Hukum Pembentukan BPK dan BPKP. Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Distrik dan pelaksanaan urusan. hal ini bisa didasarkan dalam Peraturan Pemerintah yang selanjutnya di turunkan melalui Peraturan Bupati. Berdasarkan Peraturan Presiden RI No. Tugas dan Fungsi Pasal 3 (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Adapun rumusan masalah. Teknik Pengolahan dan Analisa Data. Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan kode perilaku. Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pertanggung jawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-masing. 1 Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Surabaya Sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Surabaya, tugas pokok Inspektorat Kota Surabaya adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas September 2020, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelanggarakan pengawasan intern Kementerian Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. SDM Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural pada Inspektorat Daerah1. pdf (160. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa; dan b. 20, Kebayoran Baru Telepon : (021) 725 15 39 tautan. Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Inspektorat Kota Medan. Fungsi Inspektorat Kabupaten Bangka : a. C. Fungsi: 1. 3 Tugas, Fungsi, dan Peta Jabatan pada Inspektorat DIY 1. 2007 : Kasubdit Pemeriksa Paten I. SEKRETARIAT JENDERAL DEPKUMHAM. Tugas pokok dan fungsi dari Inspektorat Utama berkaitan erat dengan kegiatan pangawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pertanahan Nasional. Beberapa poin penormaan yang dianggap ideal dalam perluasaan fungsi Inspektorat daerah Kabupaten adalah, Inspektorat Mampu meberikan sanksi. Pengawasan Inspektorat dalam Pemanfaatan, Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Takalar. Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana. Fungsi Itwasda tidak hanya terbatas pada pengawasan kinerja kepolisian saja namun meliputi fungsi – fungsi pokok lainnya seperti 371 Sujatmo. 12 Tahun 2011; UU No. Inspektorat Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 ttg Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat. pengoordinasian perencanaan program dan kegiatan penyelenggaraan pembinaan dan. Pasal 5 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Inspektorat menyelenggarakan fungsi: a. Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 4Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, ia mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022. EFEKTIVITAS TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI) PEGAWAI SEKRETARIAT PADA INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI SELATAN Skripsi, xxviii, 83 hlm Pembimbing : Jumalia Mannayong, S. Ia menyebutkan terdapat enam substansi perubahan untuk APIP daerah. TUGAS POKOK DAN FUNGSI. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Perubahan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 Inspektorat Kota Surabaya BAB III. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. 17 Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Inspektorat Daerah mempunyai kewenangan penyelenggaran fungsi : 1. Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung. GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT 2. 1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat 2. 4 Tanggung Jawab. Bahwa fungsi pengawasan inspektorat tidak akan efektif tanpa adanya penempatan personil yang tepat sesuai dengan pembagian tugas dan tanggungjawabnya. Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pengelolaan sumber daya daerah, pengelolaan BUMD, pencegahan dan investigasi. Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Perhubungan; 2. Untuk melaksanakan tugas, Inspektorat mempunyai fungsi : Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; Pelaksanaan pengawasan. undip. 299/Kpts/OT. Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah; Mengingat : 1. BOGOR; Rencana Diklat (Dukungan SDM) Program & Kegiatan. 262 Clavia : Journal Of Law, Vol 19 No. D. (3) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian Negara/Daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati. Fungsi a. fungsi Inspektorat Jenderal Kemenperin adalah melakukan pengawasan intern di lingkungan Kemenperin. 2. Selain dari sisi komitmen alokasi anggaran, secara legal belum ada dasar hukum bagi pemda untuk mengalokasikan anggaran APBD dalam jumlah tertentu untuk pelaksanaan fungsi pengawasan inspektorat daerah. 9 %Laporan Kinerja Inspektorat BPKP Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti; b. ALAMAT. Secara administratif, kepala inspektorat harus melaporkan hasil pengawasannya kepada pemerintah daerah, dalam hal ini kepada gubernur, bupati atau walikota, dan secara fungsional mengkoordinasikan. dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab . Tujuan penelitian untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat dalam pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (B OS) di. Pasa13 Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas. 140/7/2005 tgl 25 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian. Sesuai dengan peraturan tersebut Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai tugas pokok sebagai pelaksana pemerintahan daerah di bidang pembinaan dan pengawasan. b. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan 6. Wahidin No 1 Jakarta 10710 Kotak Pos 3132 Jkt. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Inspektorat menyelenggarakan fungsi: a. Penulis: Romanti. Pembinaan pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah di bidang pengawasan. inspektorat dengan OPD yang terkait yang tercantum dalam LHP BPK. Inspektorat Utama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (disingkat Itama BPK RI atau Itama BPK) adalah salah satu unsur Pelaksana BPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Wakil Ketua BPK. Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan ditetapkan untuk memberikan arah dan acuan bagi Inspektorat Jenderal dalam melakukan kegiatan pengawasan secara efektif dan efisien melalui: 1. Tugas Pokok , Fungsi , Visi dan Misi Inspektorat a. Penyusunan laporan hasil pengawasan. Kedudukan, Tugas dan Fungsi. Berdasarkan (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah menyatakan APIP terdiri dari jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, Inspektorat provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Mengingat : 1. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 201 6 Nomor 49. 2. 12. 2. sesuai dengan tugas, fungsi, dan uraian jabatan masing-masing Tujuan Penyusunan SOP bertujuan untuk mendorong setiap pelaksanaan kegiatan pengawasan unit kerja Inspektorat Kota Bandung baik dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi maupun pelayanan kepada masyarakat. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008. Entry meeting Telaah Sejawat antara Itjen Kemendikbudristek dan Itjen Kemenkes. APIP di setiap. Fungsi Inspektorat Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasam dan fasilitas pengawasan Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur/Bupati/Walikota. Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur mengacu pada Peraturan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur : Perumusan Pemeriksaan. Pada Permendagri tersebut dinyatakan bahwa Inspektorat melaksanakan tugas pengawasan pada pemerintah. Bahwa fungsi pengawasan inspektorat tidak akan efektif tanpa adanya penempatan personil yang tepat sesuai dengan pembagian tugas dan tanggungjawabnya. Inspektorat sebagai aparat pengawasan intern pemerintah memiliki 3 (tiga) peran / tugas pokok dan fungsi (tupoksi) diantaranya: Pertama, Inspektorat sebagai. Mengingat : 1. Sementara itu fungsi pengawasan anggaran dilaksanakan oleh Thesauri Jenderal. Dalam fungsi . Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. Wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki seorang inspektur untuk mengarahkan fungsi pengawasan yang dipimpinnya tidak akan berfungsi efektif tanpa adanya dukungan dari. pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui: 81. Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Aparat Pengawasan. Inspektorat Memperoleh Penghargaan IKPA Terbaik Pertama Semester I Tahun 2023. mempunyai fungsi : a. Dalam LHP BPK atas LKPD juga menyebutkan bahwa terkait dengan validitas suatu pemeriksaan, inspektorat juga masih belum menerapkannya dan harusSejak LKPP berdiri pada tahun 2007, LKPP belum memiliki pengawas internal lembaga atau yang disebut sebagai Inspektorat hingga Tahun 2014. Daerah adalah Kota Medan. Inspektorat Pidie Jaya adalah salah satu unit kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang. produk hukum. Organisasi tidak akan berjalan baik apabila fungsi Inspektorat tidak berjalan sesuai dengan seharusnya Inspektorat Daerah Kabupaten Garut merupakan sebuah instansi yang memiliki tugas dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah. c. Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansiFungsi. Profil INSPEKTORAT JENDERAL adalah APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) di lingkungan Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) yang dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern atas pelaksanaan tugas BSN. A. Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang Pengawasan; 2. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Tugas Inspektorat Inspektorat adalah unit kerja yang menyelenggarakan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan LAN. Penyelenggaraan tugas pembinaan dan pengawasan intern melalui pemeriksaan (audit), pengusutan (investigasi), reviu, monitoring, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya;. Pergub 34 Tahun 2016. REPUBLIKA. Universitas Gadjah Mada. INSPEKTORAT KABUPATEN FAKFAK. Perencanaan program pengawasan. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati. Lingkungan pengendalian; Lingkungan pengendalian merupakan unsur penting karena membentuk budaya dan perilaku manusia. Mengingat : 1. ” (Hasil wawancara dengan Bapak Abdul. b. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah memiliki peran dan unit kerja yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi dan tanggung jawab dalam manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 3. inspektorat. Inspektorat Kota Bandung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Bandung Nomor 1379 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja. 3 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah “memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra. Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Inspektorat Kota Medan. ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma, tugas dan fungsi Perangkat Daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati; 1. Inspektur adalah InspekturBandung. (Eselon II ataupun Inspektorat) . Subbagian Tata Usaha Inspektorat I mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kearsipan di lingkungan Inspektorat I. TUGAS DAN FUNGSI 1. inspektorat Daerah provinsi melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf c tanpa menunggu penugasan dari gubernur dan/atau Menteri. KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOGOR, Menimbang : a. B. Anggaran yang dialokasikan untuk inspektorat juga belum memadai sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan di pemerintah daerah tidak maksimal. f Kata Pengantar. Apakah Inspektorat Kota Bandar Lampung telah membina hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan (Inspektoratbupati/walikota. (2) Susunan organisasi Inspektorat adalah sebagaimanaInspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 20l9 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi. Fungsi Inspektorat Jenderal, pada saat ini tidak lagi hanya sebagai watchdog tetapi harus mampu menjalankan perannya dalam penjaminan kualitas (Quality Assurance ), katalis, dan kegiatan consulting. 4. Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern, maka hubungan antara lnspektorat Badan Standardisasi Nasional dengan auditi adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa. “Pengawasan tersebut kita laksanakan yang sifatnya assurance, consulting, maupun pencegahan melalui early warning system terhadap terjadinya penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi,” ujarnya. (2) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat KotaDukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Yogyakarta pada tahun 2020 berasal dari APBD Kota Yogyakarta. untuk memenuhi tugas dosen pada. Fungsi Jabatan Struktural Inspektorat 27. com 14 KESIMPULAN 1. 436,- Anggaran Inspektorat Kota Yogyakarta Tahun 2020. Kementerian PUPR; JDIH PUPR; LHKPN;Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a) penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kesehatan; b) pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c) pelaksanaan. 3. Audit yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal sesuai dengan Pasal 50 PP Nomor 60 Tahun 2008, disebutkan bahwa audit yang dilakukan APIP, dalam hal ini Inspektorat Jenderal, adalah audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. 2. (1) Inspektorat Daerah merupakan perangkat daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Inspektorat Jenderal sebagai berikut : Tugas . inspektorat memiliki andil terbesar. 074. H. Profil Pejabat. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung serta untuk. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara republik Indonesia. Lembaga DAN dan Thesauri Jenderal dilebur ketika terbit Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966. Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966 dibentuk Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN) pada Departemen Keuangan. Akuntabilitas pengawasan inspektorat 4. penataan organisasi dan ketatalaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor eksternal terhadap unsur Kementerian Keuangan; c. Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian lingkungan Hutan. dengan baik. Mataram No. BAB III. 2015. BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS UNIT DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT Bagian Kasatu Inspektorat Pasal 4 (1) Inspektorat adalah unit kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d angka 6 Peraturan Daerah. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. UU No. Tugas, Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten/Kota adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (pasal 49, PP No 60 tahun 2008).